<![CDATA[Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam keluarga di wilayah hukum Polres Bengkulu berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) tentang korban kejahatan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan teori viktimologi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di Polresta Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Pengadilan Negeri Bengkulu, serta analisis dokumen perkara Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara menggunakan Pasal 82 Ayat (2) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP berdasarkan asas legalitas, dengan JPU menuntut 13 tahun dan hakim memutus 9 tahun. KUHP Baru melalui Pasal 418 Ayat (1) dan Pasal 457 memberikan perlindungan normatif yang lebih kuat, sementara KUHAP Baru melalui Pasal 144 dan Pasal 202 Ayat (2) memperkuat hak prosedural korban. Penanggulangan dilakukan secara represif, preventif, dan rehabilitatif, namun aspek rehabilitasi korban dan pemenuhan hak restitusi masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penuh KUHP Baru dan KUHAP Baru disertai penguatan koordinasi antarlembaga merupakan kunci perlindungan optimal bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga.]]>
Copyrights © 2026
