<![CDATA[Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah karena berfungsi memastikan ketercapaian sasaran pembangunan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pada periode berikutnya. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Muna belum berjalan optimal akibat belum tersedianya regulasi operasional yang mengatur mekanisme pengendalian dan evaluasi secara terstandar. Artikel ini bertujuan menganalisis permasalahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna serta merumuskan alternatif kebijakan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan daerah. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kebijakan dan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari telaah regulasi, dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta hasil observasi terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna. Analisis dilakukan melalui identifikasi kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan kondisi implementasi, dilanjutkan dengan analisis kebijakan untuk merumuskan rekomendasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum adanya Peraturan Bupati sebagai pedoman operasional menyebabkan mekanisme evaluasi belum seragam antarperangkat daerah, masih berorientasi pada pelaporan administratif, serta belum mampu menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, hasil evaluasi belum terintegrasi secara optimal dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati yang didukung pedoman teknis pelaksanaan evaluasi agar tercipta sistem pengendalian dan evaluasi yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
