<![CDATA[Kebijakan pendidikan budaya dan karakter bangsa di Indonesia berganti bentuk empat kali dalam lima belas tahun terakhir, dari pedoman sekolah tahun 2010 hingga Profil Lulusan pada 2025, tanpa pernah dievaluasi secara menyeluruh elemen mana yang sebenarnya berhasil dipertahankan. Artikel ini bertujuan memetakan dan menjelaskan trayektori enam produk hukum pendidikan karakter sepanjang 2010–2025, dengan fokus pada elemen yang bertahan, berubah, atau gugur antar-generasi kebijakan dan alasannya. Penelitian memakai studi kepustakaan dengan analisis isi kualitatif deduktif, membaca isi dan konteks tiap regulasi lewat model Grindle, lalu mengecek silang temuannya dengan empat variabel Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, berdasarkan dokumen resmi sebagai data utama dan literatur akademik terindeks sebagai data pendukung. Hasilnya menunjukkan pola yang konsisten: disposisi pelaksana selalu jadi kekuatan sementara komunikasi berlapis dan ketiadaan formula pendanaan yang jelas selalu jadi titik lemah, tidak peduli generasi kebijakan mana yang sedang berlaku. Sebaliknya, struktur pelaksana dan penyebutan program berubah paling sering, menyempit dari empat lembaga lintas sektor menjadi satu kementerian sepanjang periode yang diteliti. Temuan ini menunjukkan bahwa tiap generasi kebijakan cenderung mengubah unsur yang murah secara politik sambil membiarkan persoalan struktural yang lebih mendasar tidak tersentuh.]]>
Copyrights © 2026
