<![CDATA[Meskipun Indonesia secara konstitusional menjamin prinsip equality before the law, penegakan hukum tindak pidana korupsi masih menghadapi tantangan berupa persepsi selective enforcement, khususnya dalam perkara yang melibatkan pejabat publik atau aktor yang memiliki pengaruh politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta mengkaji implikasi pemberian abolisi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst terhadap konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip equality before the law merupakan pondasi utama sistem peradilan pidana yang menuntut perlakuan hukum yang setara bagi setiap warga negara tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun kekuasaan politik. Namun, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi tantangan yang berpotensi menimbulkan persepsi inkonsistensi dalam penegakan hukum korupsi. Meskipun pemberian abolisi merupakan kewenangan konstitusional Presiden, penggunaannya dalam perkara korupsi memunculkan perdebatan mengenai kesetaraan perlakuan di hadapan hukum dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan abolisi harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel agar tetap sejalan dengan prinsip equality before the law, memperkuat kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.]]>
Copyrights © 2026
