<![CDATA[Democratic regression is a global phenomenon characterized by the gradual erosion of democratic institutions and norms. In Indonesia, this phenomenon is increasingly evident across multiple dimensions. Drawing on the theoretical frameworks of Przeworski (2019), Diamond et al. (1997), and Levitsky Ziblatt (2018), this study analyzes democratic regression through six key indicators: (1) rule of law; (2) judicial independence; (3) electoral integrity; (4) quality of governance institutions; (5) individual freedoms; and (6) human rights. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through indepth interviews and literature review. Informants were selected purposively from university lecturers serving as public intellectuals in Surabaya, scholars who have published critically on Indonesian politics and democracy. The findings reveal: (1) the rule of law remains susceptible to elite manipulation; (2) judicial institutions lack independence, as evidenced by the Constitutional Court ruling No. 90/PUUXXI/2023; (3) elections continue to be marred by votebuying practices; (4) governance institutions fail to uphold good governance principles due to widespread corruption; (5) individual freedoms are curtailed by the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law); and (6) human rights protections remain inadequate. This study contributes to the academic literature by providing groundlevel intellectual perspectives on democratic backsliding in Indonesia, a dimension underexplored in quantitative indexbased studies. The findings highlight the urgent need for institutional reform and the critical role of academic communities in safeguarding Indonesian democracy.Regresi demokrasi merupakan fenomena global yang ditandai oleh erosi bertahap terhadap institusi dan normanorma demokrasi. Di Indonesia, fenomena ini semakin nyata terlihat di berbagai dimensi kehidupan politik. Mengacu pada kerangka teoritis Przeworski (2019), Diamond et al. (1997), serta Levitsky Ziblatt (2018), penelitian ini menganalisis regresi demokrasi melalui enam indikator utama: (1) supremasi hukum; (2) independensi lembaga peradilan; (3) integritas pemilu; (4) kualitas lembaga pemerintahan; (5) kebebasan individu; dan (6) hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Informan dipilih secara purposif dari kalangan dosen yang berperan sebagai intelektual publik di Surabaya, yakni akademisi yang telah mempublikasikan karya kritis mengenai politik dan demokrasi Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan: (1) supremasi hukum masih rentan terhadap manipulasi elite; (2) lembaga peradilan tidak independen, sebagaimana tercermin dalam Putusan MK No. 90/PUUXXI/2023; (3) pemilu masih diwarnai praktik politik uang; (4) lembaga pemerintahan tidak mencerminkan prinsip good governance akibat korupsi yang meluas; (5) kebebasan individu dibatasi oleh UU ITE; dan (6) perlindungan HAM belum terlaksana secara memadai. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik dengan menghadirkan perspektif intelektual publik mengenai democratic backsliding di Indonesia dimensi yang selama ini kurang terjelajahi dalam studi berbasis indeks kuantitatif. Temuan ini menggarisbawahi urgensi reformasi institusional dan peran kritis komunitas akademik dalam menjaga demokrasi Indonesia. ]]>
Copyrights © 2026
