<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks hukum antara larangan eksplorasi pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan keistimewaan 15 kontrak karya nikel seluas 47.850 hektare yang beroperasi di dalam kawasan konservasi laut Raja Ampat seluas 1,15 juta hektare. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, kepustakaan hukum, analisis putusan pengadilan, dan evaluasi kebijakan konservasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa inkonsistensi hierarki hukum menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak ekologis signifikan, ditunjukkan oleh degradasi ekosistem terumbu karang sebesar 23% dan penurunan populasi ikan endemik hingga 18% sepanjang periode 2019–2024. Simpulan bahwa keistimewaan serta supremasi kontrak karya atas Undang-Undang Pulau Kecil memperlemah status dan efektivitas konservasi laut secara mendasar. Saran yaitu agar pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi, merevisi atau mencabut izin konsesi tambang nikel di pulau-pulau kecil kawasan konservasi, serta memperkuat penegakan hukum (enforcement) lingkungan secara tegas guna menjamin kelestarian ekosistem bahari Raja Ampat secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
