<![CDATA[Rumah Gadang syarat makna nilai seni, estetik, religi, simbol sejarah bersifat komunal, keberlanjutan universal dan identitas masyarakat Minangkabau. Namun, perkembangan globalisasi digital, menempatkan identitas budaya pada nilai komersialisai dan dehumanisasi. Ini berdampak pada Rumah Gadang yang mengalami distorsi nilai, komersialisasi tanpa izin, dan hilangnya identitas budaya. Tujuan penelitian untuk membangun tata kelola perlindungan hukum Rumah Gadang sebagai EBT Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, analisis Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta WIPO IGC dan UNESCO 2003. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya model patriarki-statistik negara yang menempatkan negara sebagai satu-satunya pemegang hak atas EBT, yang dimungkinkan dapat memarjinalkan masyarakat adat dari tata kelola warisan budayanya sendiri. Temuan ini menawarkan rekonstruksi tata kelola kekayaan intelektual komunal model Participatory Living Cultural Governance, mengintegrasikan legitimasi negara, hukum adat, perlindungan digital, hak akses dan manfaat yang adil. Rekonstruksi ini menempatkan masyarakat adat sebagai etitas yang berdaulat secara utuh budaya dengan hak untuk menentukan nasib warisan intelektual komunal.]]>
Copyrights © 2026
