Peningkatan Pemahaman Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Regulasi Pajak

gholibuddin zuhairmanto (fakultas hukum Universitas wijayakusuma)
wahyu hariadi (universitas wijayakusuma Purwokerto)
agoes djatmiko (universitas wijayakusuma Purwokerto)

WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan dengan karakteristik tertentu yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Pemahaman yang kurang tentang regulasi PBB, terutama dengan adanya perubahan peraturan terbaru, seringkali menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak oleh masyarakat.pemahaman masyarakat mengenai PBB sering kali masih rendah, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan kesalahan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum mengenai PBB menjadi krusial untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.Hukum pajak, memiliki kompleksitas tersendiri yang kerap membingungkan masyarakat awam. Faktor seperti peraturan perundang-undangan yang terus berubah, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pajak, berkontribusi pada rendahnya tingkat pemahaman hukum pajak di kalangan masyarakat.