<![CDATA[Perkembangan kelas kelompok Perhutanan Sosial (PS) di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan dominasi kelas mula hingga 82%, yang mengindikasikan stagnasi kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) secara mandiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika peran, kepentingan, dan pengaruh aktor kunci guna merumuskan strategi akselerasi Perhutanan Sosial di wilayah kerja KPHP Sigambir Kotawaringin. Melalui pendekatan Pemangku kepentingan analysis dengan matriks power-interest grid, data primer dikumpulkan dari wawancara mendalam dan kuesioner terstruktur. Hasil penelitian menempatkan DLHK Provinsi dan KPH pada kuadran key player karena memiliki wewenang legal dan peran pembinaan langsung. BPDAS dan KPS Madya menduduki posisi Subject dengan kepentingan tinggi namun berpengaruh terbatas, sedangkan Bappeda berperan sebagai context setter dalam perencanaan kewilayahan. Temuan kritis mengungkapkan bahwa Pokja PS, kepala desa, dan KPS Mula terperangkap dalam kuadran crowd akibat kendala anggaran, SDM, serta kelembagaan. Keberlanjutan HKm membutuhkan penataan ulang koordinasi lintas sektor dan pendampingan terfokus agar KPS Mula mampu bertransformasi dari sekadar pemegang izin legal menjadi pengelola kawasan yang mandiri.]]>
Copyrights © 2026
