<![CDATA[Aktivitas pertambangan sirtu (pasir dan batu) di Sungai Botto-Botto, Desa Lompo Tengah, Kabupaten Barru menimbulkan tekanan lingkungan berupa risiko longsor dan abrasi, serta memicu konflik dengan masyarakat sekitar akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip green mining. Persoalan ini menjadi penting mengingat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 telah menetapkan kerangka hukum pengelolaan lingkungan yang mendukung green mining, namun implementasinya di lapangan belum efektif menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini mengkaji kebijakan green mining dalam pengelolaan tambang sirtu dari perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barru serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus, melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan tambang PT. Bumi Barru Sejahtera, aparat desa, dan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan telah diterapkan melalui pengelolaan limbah, reklamasi pascatambang, efisiensi energi, dan pemberdayaan masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, pengawasan masih lemah dan terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan pelaku usaha soal dampak lingkungan. Kesimpulannya, efektivitas green mining sangat bergantung pada sinergi antara pengawasan pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat. Diperlukan penguatan pengawasan lapangan dan komunikasi partisipatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor tambang sirtu Kabupaten Barru.]]>
Copyrights © 2026
