<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum nelayan skala kecil terhadap kecelakaan kerja di Maluku melalui program jaminan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada kelompok rentan, termasuk nelayan. Meskipun pengaturan mengenai perlindungan nelayan dan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di Provinsi Maluku masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan keselamatan kerja nelayan skala kecil serta tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan melalui sistem jaminan sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah secara normatif telah diatur, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kepesertaan nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, pendataan nelayan secara terpadu, serta koordinasi lintas sektor agar perlindungan hukum dan keselamatan kerja nelayan skala kecil di Maluku dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
