<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem Coretax dalam mendukung manajemen risiko keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, sesuai amanat PMK No. 222/PMK.01/2021 dan Pasal 4 PMK No. 81/PMK.03/2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi partisipatif dan studi dokumentasi selama periode Oktober 2025-Maret 2026 pada Bagian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD dan Coretax mempercepat proses administrasi keuangan dan pajak melalui integrasi data mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban, namun ketidakstabilan infrastruktur teknis (downtime) memunculkan risiko operasional baru. Sebagai mitigasi, staf keuangan mengembangkan mekanisme pencatatan paralel berbasis Excel yang disebut “Kendali” untuk menjaga akuntabilitas data. Studi ini juga menemukan bahwa dokumen Profil Risiko dan Peta Risiko formal sebagaimana diamanatkan Pasal 16 PMK No. 222/2021 belum tersusun secara sistematis, sehingga pengendalian risiko masih bersifat reaktif dan normatif-administratif. Penelitian merekomendasikan penguatan integrasi SIPD dengan dokumen manajemen risiko formal serta penyusunan SOP mitigasi bencana data sebagai bagian dari Business Continuity Plan.]]>
Copyrights © 2026
