Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, namun pemanfaatan trotoar, bahu jalan, dan ruang publik sebagai lokasi berdagang sering menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Di Kabupaten Tebo, jumlah PKL meningkat dari 4.892 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 5.650 pelaku usaha pada tahun 2024 atau meningkat sebesar 15,5 persen. Kondisi tersebut berdampak pada kemacetan lalu lintas, kesemrawutan kawasan perkotaan, dan terganggunya fungsi ruang publik. Policy paper ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan penataan PKL serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif di Kabupaten Tebo. Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan penetapan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mengatur zonasi lokasi usaha, relokasi, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan secara terpadu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan penataan PKL yang lebih tertib, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta mendukung terciptanya ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Copyrights © 2026