Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Vol 15, No 2 (2026): Administrasi Hukum Dalam Pengelolaan Data Hukum

PUTUSAN BERSALAH TANPA PIDANA: PROBLEMATIKA ADMINISTRASI HUKUM TERHADAP PEMAAFAN HAKIM DALAM KUHP 2023

Patrick Corputty (Universitas Diponegoro)



Article Info

Publish Date
25 Aug 2026

Abstract

Pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah. Konsep ini menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, putusan “bersalah tetapi tidak dipidana” menimbulkan persoalan baru dalam administrasi hukum pidana Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim serta merumuskan arah reformulasi administrasi hukum yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi hukum pidana Indonesia belum memiliki klasifikasi administratif yang jelas terhadap putusan pemaafan hakim, sehingga menimbulkan persoalan terkait pencatatan status hukum, catatan kriminal, residivisme, statistik pemidanaan, dan sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi administrasi hukum melalui pembentukan kategori administratif khusus, penyesuaian sistem informasi perkara pidana, dan harmonisasi tata kelola data hukum pidana.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

jrv

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law ...