Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menciptakan kemajuan teknologi yang signifikan, tetapi sekaligus menghadirkan pola kejahatan baru yang semakin kompleks dan sulit ditangani melalui pendekatan hukum pidana konvensional. Persoalan muncul ketika AI digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, menghasilkan akibat yang merugikan, atau memfasilitasi kejahatan dengan tingkat otomatisasi tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban pidana, pembuktian, hubungan kausalitas, serta perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi kejahatan berbasis AI serta merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang relevan dengan perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai peraturan dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik kejahatan berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang menegaskan klasifikasi perbuatan pidana berbasis AI, parameter pertanggungjawaban pihak yang terlibat, penguatan pembuktian elektronik, perlindungan korban, serta prinsip pengawasan manusia. Model tersebut diperlukan untuk mewujudkan hukum pidana yang adaptif, memberikan kepastian hukum, dan tetap menjamin keadilan serta perlindungan masyarakat.
Copyrights © 2026