<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum kebijakan mutasi guru PPPK di Konawe Utara terhadap stabilitas karir dan kinerja guru dan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab adanya kebijakan mutasi guru PPPK di Konawe Utara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik pemerintahan, khususnya dalam kebijakan mutasi guru PPPK di Kabupaten Konawe Utara, dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) Dan pendekatan kasus (Case Approach) yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukan bahwa 1). Kebijakan mutasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe Utara secara yuridis tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur PPPK. Mutasi yang dilakukan tanpa perubahan perjanjian kerja melanggar asas legalitas dan kepastian hukum serta berdampak negatif terhadap stabilitas karir dan kinerja guru PPPK. 2). Faktor penyebab terjadinya kebijakan mutasi guru PPPK di Kabupaten Konawe Utara terdiri atas faktor normatif dan faktor non-normatif.]]>
Copyrights © 2026
