Wilayah pesisir memiliki tantangan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar water, sanitation, and hygiene (WASH). Tanjung Pasir, Tangerang merupakan kawasan pesisir yang menghadapi persoalan serius terkait akses WASH yang belum memadai, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan rendahnya keterlibatan multipihak dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model advokasi anggaran WASH urgensi collaborative governance yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal dan sektor swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipasif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi anggaran WASH yang belum efektif mensyaratkan kolaborasi multipihak yang terstruktur, pemanfaatan data berbasis komunitas sebagai instrumen advokasi, serta pelibatan aktif kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak. Prioritas advokasi difokuskan pada peningkatan alokasi anggaran sanitasi dalam APBD, penyusunan regulasi lokal tentang WASH pesisir, dan penguatan kapasitas komunitas dalam pemantauan penggunaan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan collaborative dalam advokasi anggaran WASH tidak hanya meningkatkan efektivitas advokasi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat pesisir.
Copyrights © 2026