<![CDATA[Penelitian ini mengkaji problem kepastian hukum acara koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara normatif, Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 ayat (1) UU Peradilan Militer mengamanatkan pemeriksaan bersama untuk subjek sipil dan militer. Namun secara empiris, maraknya praktik pemisahan perkara (splitsing) meruntuhkan asas peradilan terpadu akibat benturan ego sektoral dan ambiguitas parameter "titik berat kerugian". Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida, studi ini membongkar oposisi biner yang menempatkan yurisdiksi personil militer di atas transparansi keadilan publik. Guna mengatasi hambatan struktural tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan hukum progresif berupa pergeseran paradigma dari subject-based jurisdiction menuju crime-based jurisdiction. Hasil rekonstruksi merekomendasikan re-formulasi aturan yang mewajibkan seluruh perkara korupsi koneksitas sipil-militer diadili secara mutlak, final, dan terpadu di bawah lingkungan Peradilan Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Umum demi mewujudkan asas kesetaraan di hadapan hukum.]]>
Copyrights © 2026
