<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program prioritas bidang infrastruktur konektivitas antar-pulau, pemberdayaan ekonomi kelautan dan perikanan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, serta pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan kualifikasi kuantitatif sederhana melalui indikator efektivitas Kebijakan Dunn (2018) yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatgunaan (propriety). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 28 informan kunci yang terdiri dari pejabat dinas teknis, tokoh masyarakat, pelaku usaha perikanan, serta perwakilan masyarakat di lima kecamatan sampel (Salakan, Tinangkung, Buko, Bulagi, dan Liang). Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen RPJMD, LPPD, BPS Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2020–2025, serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan dari 14,21% pada tahun 2020 menjadi 11,85% pada tahun 2025 dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,40 menjadi 68,92. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh hambatan geografis kepulauan, tingginya biaya logistik, ketimpangan infrastruktur dasar antar-pulau, serta keterbatasan kapasitas anggaran fiskal daerah. Keterpaduan sektor hulu-hilir sektor perikanan dan pariwisata bahari belum optimal akibat minimnya investasi sarana pendingin (cold storage) dan keterbatasan pasokan energi listrik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi strategi pembangunan berbasis pulau-pulau kecil terpadu (integrated small islands development) dan optimalisasi skema pendanaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.]]>
Copyrights © 2026
