<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 Ayat (2) atas pendapatan jasa konstruksi pada PT. Swakarsa Tunggal Mandiri berdasarkan ketentuan perpajakan dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan penelusuran regulasi, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik pemotongan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan akuntansi PPh Final yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022, PMK Nomor 58/PMK.03/2022, PER-24/PJ/2021, dan PSAK 46. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final pada umumnya telah dilaksanakan cukup baik dari aspek administrasi perpajakan. Namun, masih ditemukan penggunaan tarif PPh Final sebesar 1,75% pada tiga transaksi sepanjang tahun 2024 yang tidak sesuai dengan klasifikasi usaha kualifikasi Menengah milik perusahaan. Selain itu, perlakuan akuntansi perpajakan masih mencatat PPh Final sebagai akun kewajiban (Utang Pajak Final) dan bukan sebagai beban langsung (Beban Pajak Final) pada saat pengakuan pendapatan, yang mengakibatkan laba tahun berjalan overstated sebesar Rp556.752.990. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap penerapan tarif dan koreksi jurnal akuntansi pajak final agar menyajikan laporan keuangan yang andal dan andal. This study aims to evaluate the compliance of the application of Final Income Tax (PPh Final) Article 4 Paragraph (2) on construction service income at PT. Swakarsa Tunggal Mandiri with the applicable tax regulations and accounting standards in Indonesia. The study employs a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were obtained through documentation, semi-structured interviews, and regulatory reviews, and were then analyzed by comparing the company’s practices in withholding, remitting, reporting, and accounting for Final Income Tax with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2022, Minister of Finance Regulation No. 58/PMK.03/2022, PER-24/PJ/2021, and PSAK 46. The results show that the withholding, remittance, and reporting of Final Income Tax have generally been implemented adequately from the perspective of tax administration. However, the study identified the use of a 1.75% Final Income Tax rate in three transactions during 2024, which was inconsistent with the company’s medium-level business qualification. In addition, the company’s tax accounting treatment still records Final Income Tax as a liability account (Final Tax Payable) rather than as a direct expense (Final Tax Expense) when revenue is recognized, resulting in an overstatement of current-year profit amounting to Rp556,752,990. The company needs to adjust the application of the Final Income Tax rate and correct the accounting entries for Final Income Tax to ensure reliable financial reporting.]]>
Copyrights © 2026
