Publish Date
30 Nov -0001
<![CDATA[Abstract. This study examines the management of government digital communication through the practice of writing online press releases on the official website of the Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-West Java. The background of the problem stems from the gap between a highly-rated Public Satisfaction Index and the limited competence of human resources in journalism. A qualitative method with a case study approach within a constructivist paradigm was utilized. Data collection involved in-depth interviews with content managers and readers, non-participant observation, and document analysis. The results indicate that the management of releases is structured through planning, field data collection, drafting, and tiered technical verification. The main finding reveals an ethical and technical dilemma between maintaining the accuracy of infrastructure terminology and the need for accessible language. This dilemma is resolved by prioritizing public benefits in opening paragraphs and simplifying technical terms. It can be concluded that BBPJN's online releases are not merely institutional publication tools, but crucial instruments for transparency, education, and information services. Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengelolaan komunikasi digital lembaga pemerintahan melalui praktik penulisan rilis online di website resmi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat. Latar belakang masalah ini berangkat dari fenomena kesenjangan antara tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat yang mencapai kategori sangat baik dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui paradigma konstruktivis. Pengumpulan data bersumber dari wawancara mendalam terhadap pengelola konten dan pembaca, observasi non-partisipatif, serta analisis dokumen rilis online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan rilis dilakukan secara terstruktur melalui tahap perencanaan, pengumpulan data lapangan, penulisan draf, hingga proses verifikasi teknis berjenjang. Temuan utama mengungkap adanya dilema etis dan teknis antara keharusan menjaga akurasi istilah infrastruktur dengan kebutuhan menyajikan bahasa yang ringan. Dilema ini diatasi dengan menempatkan manfaat publik pada awal paragraf dan menyederhanakan istilah teknis ke dalam bahasa populer. Kesimpulannya, rilis online BBPJN bukan sekadar alat publikasi, melainkan instrumen transparansi, edukasi infrastruktur, dan layanan informasi.]]>
Copyrights © 0000
