Strategi Humas DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Manajemen Isu

Alya Salsabil Arafah (Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia)
Maman Chatamallah (Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia)

Bandung Conference Series: Public Relations
631-636

Abstrack. The 17+8 People's Demands demonstration in West Java Province sparked various public reactions that have the potential to influence perceptions of regional legislative institutions. This situation encourages the strategic role of public relations in managing emerging issues in society. This study was designed to examine the public relations strategy of the West Java Provincial DPRD in issue management after the demonstration, particularly in responding to and shaping public opinion. This study applied a qualitative approach using a case study method. Data collection was conducted using in-depth interviews and documentation techniques. The research findings revealed that the West Java Provincial Government's public relations strategy in issue management was implemented through continuous issue monitoring, rapid and coordinated information dissemination, utilization of social media as a public communication medium, and efforts to provide clarification and explanation of policies to the public. These strategies were intended to reduce negative issues, build public understanding, and maintain public trust in the institution. Abstrak. Demonstrasi Tuntutan Rakyat 17+8 di Provinsi Jawa Barat memunculkan berbagai reaksi publik yang berpotensi memengaruhi persepsi terhadap lembaga legislatif daerah. Kondisi ini mendorong keberadaan peran strategis humas dalam mengelola isu yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini dirancang untuk meneliti strategi humas DPRD Provinsi Jawa Barat dalam manajemen isu pasca demonstrasi tersebut, khususnya dalam merespons dan membentuk opini publik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa strategi humas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan isu dijalankan melalui pemantauan isu secara berkelanjutan, penyebaran informasi yang cepat dan berkoordinasi, pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi publik, serta upaya memberikan klarifikasi dan penjelasan kebijakan kepada masyarakat. Strategi tersebut dimaksudkan untuk meredam isu negatif, membentuk pemahaman publik, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.