Kekayaan intelektual (KI) sebagai aset tidak berwujud memiliki nilai ekonomis yang semakin strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif dan sistem pembiayaan modern. Regulasi di Indonesia telah memberikan legitimasi normatif terhadap penggunaan KI sebagai objek jaminan fidusia melalui Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Tingkat implementasi masih memperlihatkan kesenjangan antara pengakuan normatif dan kesiapan kelembagaan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum KI sebagai objek jaminan fidusia serta menganalisis problem implementasi pembiayaan berbasis KI dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KI memenuhi karakteristik sebagai objek jaminan fidusia karena memiliki sifat kebendaan, nilai ekonomis, dan kemampuan untuk dialihkan. Hambatan implementasi terletak pada belum adanya standar valuasi aset KI, lemahnya mekanisme due diligence, belum terbentuknya lembaga appraisal khusus, serta tingginya risiko hukum dalam sistem perbankan. Penelitian ini menawarkan argumentasi mengenai adanya legal gap between recognition and implementation dalam sistem pembiayaan berbasis KI di Indonesia.
Copyrights © 2026