<![CDATA[Penelitian ini menganalisis Nipponisasi sebagai kerangka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia selama pendudukan Jepang serta bagaimana institusi keagamaan dimobilisasi sebagai kanal untuk membentuk loyalitas terhadap rezim pendudukan. Menggunakan telaah kebijakan historis, tokoh kunci, dan dinamika kelembagaan, analisis menunjukkan Nipponisasi tidak sekadar mereformasi kurikulum, melainkan merombak hierarki organisasi, pelatihan guru, dan hubungan antara ulama serta organisasi Islam dengan kekuasaan pendudukan. Variasi regional menunjukkan loyalitas religius-politik dipengaruhi konstelasi lokal antara ulama, santri, dan pejabat, tanpa pola nasional tunggal. Transformasi kurikulum mencerminkan pergeseran dari pembentukan spiritual-moral ke orientasi duniawi jasadi di beberapa konteks, meski elemen ilmu dan ritus keagamaan tetap ada di beberapa daerah. Pelibatan ulama dan organisasi seperti Fujinkai, Majlis Islam Tinggi, serta jaringan ulama lokal membentuk legitimasi kebijakan dan meninggalkan bekas pada identitas keagamaan nasional pascamerdeka. Secara normatif, maqasid al-shari’ah dijadikan landasan etis untuk menilai keseimbangan hak edukasi, keadilan, dan kemaslahatan umum selama pendudukan serta sebagai kerangka evaluasi kebijakan masa kini. Secara praktis, temuan ini memberi panduan kepada pembuat kebijakan dan pendidik dalam menjaga otonomi lembaga keagamaan dalam kurikulum nasional sambil menghargai warisan pendudukan sebagai lensa analisis kebijakan pendidikan Islam masa kini. Penelitian ini berkontribusi pada historiografi pendidikan Islam Indonesia dengan menyoroti Nipponisasi sebagai jaringan kebijakan terpadu yang menghubungkan kurikulum, institusi, dan organisasi keagamaan sebagai instrumen loyalitas politik.]]>
Copyrights © 2026
