<![CDATA[Paper ini mengkaji praktik Seikerei dalam konteks pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942–1945 sebagai bagian dari strategi kekuasaan kolonial yang bekerja melalui ranah simbolik dan ideologis. Dalam konteks dekolonisasi dari Belanda, Jepang memobilisasi State Shinto bukan semata sebagai agama, melainkan sebagai instrumen politik kolonial untuk membangun hegemoni baru. Dengan kerangka teoritis yang memadukan analisis kekuasaan Foucault—khususnya konsep teknologi politik dan disiplin tubuh—serta teori hegemoni dan konsensus Gramsci, tulisan ini berargumen bahwa Seikerei berfungsi sebagai mekanisme dekonstruktif ganda yang secara simultan mendekonstruksi sisa-sisa hegemoni Eropa dan mengonstruksi konsensus baru melalui sakralisasi negara Jepang serta pendisiplinan simbolik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research) dan analisis wacana kritis atas sumber-sumber historis dan teoritis, dengan ruang analisis mencakup performativitas ritual, semiotik simbol, disiplin tubuh kolektif, penguasaan ruang publik, serta artikulasi ideologi Hakko Ichiu. Hasil kajian menunjukkan bahwa Seikerei beroperasi sebagai teknologi kekuasaan yang mendisiplinkan tubuh, mensakralkan ruang publik, dan memproduksi konsensus ideologis, sekaligus membuka ruang negosiasi lokal dan resistensi simbolik yang membuat hegemoni kolonial bersifat tidak pernah final dan senantiasa dikontestasikan. Paper ini berkontribusi secara konseptual pada kajian sejarah kolonial Indonesia dan studi agama dengan menyoroti peran ritual sebagai medium utama dalam produksi dan reproduksi kekuasaan, serta memperkaya teori kekuasaan dalam konteks kolonialisme Asia Timur.]]>
Copyrights © 2026
