<![CDATA[Berlakunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana nasional KUHP berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026 merupakan momen transformasi hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berdampak pada norma materiil tetapi juga pada kualitas perlindungan hak asasi tersangka sepanjang proses pidana Masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi KUHP 2026 dapat memperkuat perlindungan hak tersangka mengingat praktik pra ajudikasi kerap menimbulkan kerentanan berupa penangkapan dan penahanan yang tidak proporsional keterbatasan akses bantuan hukum serta ketimpangan posisi antara aparat penegak hukum dan pihak yang disangka melakukan tindak pidana Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan pembaruan KUHP dengan prinsip prinsip hak asasi manusia khususnya legalitas kepastian hukum non diskriminasi praduga tidak bersalah dan due process serta memetakan prasyarat kebijakan agar implementasinya tidak menyisakan celah pelanggaran hak Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan konseptual disertai penelaahan dokumen serta komparasi prinsip fair trial dalam instrumen nasional dan internasional Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun KUHP bersifat materiil ia memengaruhi perlindungan hak tersangka melalui arah kriminalisasi struktur ancaman pidana dan paradigma pemidanaan yang mendorong proporsionalitas serta alternatif non pemenjaraan Namun dampak protektif tersebut tidak akan otomatis terjadi tanpa kebijakan implementasi yang operasional seperti pedoman pemidanaan tata kelola penerapan pidana alternatif standar asesmen denda pelatihan aparat serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas Simpulan penelitian menegaskan bahwa KUHP 2026 berpotensi memperkuat perlindungan hak tersangka jika dibaca dan diterapkan selaras dengan prinsip fair trial sekaligus diiringi pembaruan manajemen perkara dan koordinasi antar subsistem peradilan pidana Saran yang diajukan menekankan pentingnya instrumentasi teknis dan pengawasan independen agar pembaruan norma berbuah pada perubahan praktik]]>
Copyrights © 2026
