Kajian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres

Veraldy Lumowa (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado)
Agustien Cherly Wereh (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado)
Indra O. Nasirum (Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado)

Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan penting yang mengubah pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum putusan ini, batas usia capres dan cawapres ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu paling rendah berusia 40 tahun. Namun, melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional baru dengan menambahkan syarat alternatif berupa pengalaman sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai batas usia capres dan cawapres sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menganalisis implikasi yuridis putusan tersebut terhadap pengaturan peraturan perundang-undangan pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini menimbulkan perubahan signifikan terhadap prinsip pembatasan usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden serta memunculkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan independensi lembaga peradilan konstitusional.