POLITIK HUKUM TATA TERTIB DPR TENTANG PENCOPOTAN HAKIM MK, MA, KPK, DAN KAPOLRI: ANALISIS KEWENANGAN DAN IMPLIKASI TERHADAP INDEPENDENSI LEMBAGA NEGARA

Khairul Hamdi.R (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
Siti Fatimah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
Muhammad Zaenul Arif (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
George Soros Setiawan Day (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)
Maris Zayyanurroihan (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

Wijaya Putra Law Review
Vol 4 No 2 (2025): Oktober

Penelitian ini mengkaji politik hukum Tata Tertib DPR terkait kewenangan mencopot pejabat lembaga negara, seperti hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Agung, pimpinan KPK, dan Kepala Kepolisian RI. Fokus kajian adalah dasar hukum kewenangan DPR, implikasi terhadap independensi lembaga negara, serta efektivitas mekanisme checks and balances yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum kewenangan DPR dalam pemberhentian pejabat negara masih ambigu, sehingga membuka peluang terjadinya politisasi dan penyalahgunaan wewenang. Tata Tertib DPR yang memberikan kewenangan terlalu besar dapat mengancam independensi lembaga negara, mengganggu kinerja, serta menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi Tata Tertib DPR dengan memperjelas norma hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta mendorong partisipasi publik. Penguatan peran lembaga lain, seperti Presiden, Komisi Yudisial, dan Ombudsman, juga diperlukan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan. Reformasi ini diharapkan menciptakan proses pencopotan pejabat negara yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel, serta melindungi independensi lembaga negara sebagai pilar utama demokrasi dan negara hukum.