LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Vol. 6 No. 1 (2026): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 6, Nomor 1, Oktobe

Penyediaan Listrik Bersih melalui Pembentukan BUOIKN sebagai Perwujudan Public Service Obligation di Ibu Kota Nusantara

Frederick Binsar Gamaliel Manurung (Centre of Legal and Pluralism Studies (CLEP), Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia)
Yono Sugi Anom Darmawan (Human Rights Law Studies (HRLS), Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia)
Citra Agustin Pratiwi (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia)



Article Info

Publish Date
06 Oct 2026

Abstract

ABSTRAKPembangunan dan pengelolaan operasional Ibu Kota Nusantara (IKN) diarahkan untuk mencapai target bebas emisi sebagaimana tercantum dalam Nusantara Net Zero Emission 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, penyediaan listrik bersih menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung operasional kawasan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dan infrastruktur di wilayah IKN. Kebijakan penyediaan listrik bersih merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus perwujudan Public Service Obligation (PSO) dalam menjamin kemanfaatan umum dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN memiliki kewenangan untuk menugaskan Badan Usaha Otorita IKN (BUOIKN) sebagai entitas khusus penyedia listrik bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyediaan listrik bersih dalam perspektif deep ecology serta pengaturan BUOIKN sebagai penyelenggara PSO di sektor energi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan BUOIKN memiliki peran strategis dan memerlukan penguatan regulasi melalui peraturan presiden sebagai dasar hukum khusus.Kata kunci: badan usaha otorita ibu kota nusantara; listrik bersih; public service obligation. ABSTRACTIn the development and operational management of the Nusantara Capital City (IKN), the Government of Indonesia has committed to achieving net-zero emissions as outlined in the Nusantara Net Zero Emission 2045 agenda. To realize this target, the government must implement capital city operations that prioritize environmental conservation and sustainable development. One of the key strategies is the provision of clean electricity for communities as well as public and private infrastructure within IKN. This policy reflects the state’s responsibility and represents the implementation of the Public Service Obligation (PSO) in ensuring public welfare and sustainable environmental management. Based on Government Regulation Number 27 of 2023 concerning the Special Authority of the Nusantara Capital Authority, the Authority is empowered to assign the Nusantara Capital Authority Business Entity (BUOIKN) as a specialized institution responsible for providing clean electricity. This research uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The findings indicate that establishing BUO IKN requires stronger legal foundations through a Presidential Regulation.Keywords: clean electricity, nusantara capital authority business entity, public service obligation.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

litra

Publisher

Subject

Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria adalah jurnal peer-reviewed yang diterbitkan oleh Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran setiap tahunnya pada bulan Oktober dan April. Jurnal Hukum LITRA mencakup bidang Hukum Lingkungan, ...