ABSTRAKTumpang tindih kebijakan pengelolaan kawasan perdesaan dan kawasan hutan telah melahirkan konflik tata ruang dan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah tumpang tindih penetapan kawasan perdesaan dan kawasan hutan serta merumuskan harmonisasi kebijakan sebagai strategi mewujudkan pembaruan agraria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan, khususnya dengan negara Brazil. Hasil penelitian mengungkap bahwa konflik kawasan perdesaan dan hutan bersumber pada perbedaan prinsip pengaturan, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta lemahnya integrasi dalam penetapan batas kawasan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan agraria hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi regulasi secara horizontal dan vertikal, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pelibatan aktif masyarakat desa guna menjamin kepastian hukum dan tata kelola kawasan yang berkelanjutan.Kata kunci: harmonisasi kebijakan; kawasan perdesaan dan kawasan hutan; masyarakat lokal; pembaruan agraria. ABSTRACTOverlapping policies in the management of rural and forest areas have generated spatial planning conflicts and legal uncertainty that adversely affect rural communities. This study examine the root causes of overlapping designations between rural and forest areas and to formulate policy harmonization as a strategy for advancing agrarian reform. This research employs a doctrinal legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, particularly through a comparison with Brazil. The findings reveal that conflicts between rural and forest areas arise from divergent regulatory principles, overlapping institutional authorities, and weak integration in the determination of area boundaries. This study underscores that agrarian reform can only be realized through horizontal and vertical regulatory harmonization, strengthened institutional coordination, and the active participation of rural communities to ensure legal certainty and sustainable area governance.Keywords: agrarian reform; local communities; policy harmonization; rural areas and forest areas.
Copyrights © 2026