ABSTRAKPolusi cahaya menimbulkan bahaya multidimensional yang besar, mulai dari kerusakan ekosistem sampai gangguan kesehatan manusia. Sayangnya, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang optimal dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Akibatnya, terjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan lintas generasi yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi pustaka untuk melihat kekosongan hukum yang terjadi dalam tatanan hukum nasional. Hasilnya, ketentuan yang ada saat ini hanya terbatas kepada pengaturan internal gedung tanpa adanya baku mutu emisi luar ruang yang mengikat maupun mekanisme penilaian dampak yang diwajibkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengadopsian lighting impact assessment ke dalam aturan tertulis sekaligus mendorong penggunaan instrumen hukum tata ruang untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan.Kata kunci: hukum lingkungan; keadilan lintas generasi; penataan ruang; polusi cahaya ABSTRACTLight pollution leads to significant multidimensional hazards, ranging from ecosystem damage to human health problems. Unfortunately, Indonesia lacks an optimal legal framework to address this issue. Consequently, there are obstacles to achieving optimal intergenerational justice. This research uses a normative juridical approach and a desk study method to examine the legal gaps within the national legal system. As a result, existing regulations are limited to internal building regulations without binding outdoor emission standards or mandatory impact assessment mechanisms. Therefore, it is necessary to adopt lighting impact assessments into written regulations and encourage the use of spatial planning legal instruments to achieve more sustainable environmental governance.Keywords: environmental law; intergenerational justice; light pollution; spatial planning
Copyrights © 2026