Kemandirian fiskal pemerintah daerah masih rendah, ditandai oleh tingginya ketergantungan pada Transfer ke Daerah (TKD) dan terbatasnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut menjadi dasar UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah berdasarkan tiga dimensi otonomi fiskal Bird dan Vaillancourt, yaitu revenue autonomy, expenditure autonomy, dan regulatory autonomy. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui penyederhanaan pajak daerah, skema Opsen, pengendalian belanja pegawai, transfer berbasis kinerja dan pembentukan Dana Abadi Daerah. Namun, formula celah fiskal yang belum sepenuhnya mengakomodasi wilayah berpotensi memperlebar kesenjangan fiskal antardaerah. Dengan demikian, meskipun membawa reformasi yang progresif, UU HKPD belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara merata.
Copyrights © 2026