Kehadiran wali menjadi rukun yang menentukan sah tidaknya perkawinan dalam fikih munakahat, sehingga penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya, yang dikenal dengan istilah wali adhal, berpotensi menghambat hak perempuan atas perkawinan yang sah. Artikel ini menganalisis lima kasus wali adhal di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, dan menelusuri bagaimana keengganan tersebut mendorong sebagian pasangan menempuh nikah siri. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer dari wawancara terhadap imam desa, wali, dan pasangan yang terdampak, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur maqashid syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima kasus wali adhal lahir dari kriteria kafa’ah yang dimaknai secara subjektif oleh wali, mencakup pekerjaan, ekonomi, akhlak, tuntutan mahar, dan pilihan jodoh orang tua, bukan dari alasan syar’i yang diakui fikih. Keengganan ini lebih dahulu memicu putusnya silaturahmi dan konflik keluarga sebelum berujung pada penyelesaian hukum. Ketika jalur wali hakim di pengadilan agama tidak ditempuh secara konsisten, sebagian pasangan memilih nikah siri, yang justru melemahkan posisi hukum perempuan dan anak. Dari perspektif maqashid syariah, pola ini menunjukkan paradoks, karena institusi wali yang seharusnya menjaga keturunan melalui prinsip hifz al-nasl justru menjadi pemicu perkawinan yang tidak tercatat negara. Artikel ini menegaskan perlunya reorientasi kafa’ah ke arah yang lebih kontekstual agar fungsi protektif wali tidak berbalik menjadi sumber kerentanan hukum.
Copyrights © 2012