Prinsip Business Judgment Rule (BJR) melindungi direksi dari tanggung jawab hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian, sepanjang tidak melanggar kewajiban hukum terhadap perusahaan. Meski tidak diatur eksplisit, substansinya diakomodasi Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kasus PT FKS Food Sejahtera Tbk (Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL) menunjukkan ketegangan antara prinsip ini dengan penegakan hukum pidana, ketika dua direksi dipidana meski laporan keuangan telah diaudit independen dan disetujui RUPS. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus ini menganalisis tanggung jawab direksi serta ketepatan penerapan BJR dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab pidana seharusnya hanya dikenakan bila terbukti tidak ada itikad baik, kehati-hatian, atau ada konflik kepentingan, sementara proses pengambilan keputusan dalam kasus ini telah menempuh prosedur formal. Majelis hakim tidak menjadikan BJR sebagai dasar pertimbangan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengkriminalisasi risiko bisnis wajar, bertentangan dengan asas ultimum remedium. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi pengaturan BJR secara eksplisit disertai edukasi aparat penegak hukum mengenai karakteristik risiko bisnis.
Copyrights © 2026