Indonesia sedang memasuki fase lanjut transisi demografi. Total Fertility Rate (TFR) turun konsisten selama lebih dari lima dekade, dari 5,61 pada 1970 menjadi 2,13 menurut SUPAS 2025, angka yang sudah dekat dengan replacement level 2,1. Bersamaan dengan itu, proporsi penduduk lanjut usia naik dari 10,82 persen pada 2021 menjadi 12 persen pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 20,31 persen atau 65,82 juta jiwa pada 2045. Proporsi perempuan usia produktif yang memilih childfree juga naik, dari 7 persen pada 2019 menjadi 8,2 persen pada 2022. Ketiga hal ini saling terkait, tetapi kerangka regulasi yang ada masih berorientasi pada paradigma pengendalian dan pembatasan kelahiran warisan Program Keluarga Berencana era Orde Baru, sebagaimana terlihat pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan indikator kinerja Program Bangga Kencana. Artikel ini menggunakan metode skoring Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk menetapkan percepatan ageing population sebagai masalah utama, dianalisis melalui Teori Transisi Demografi, Teori Transisi Demografi Kedua, Konsep Bonus Demografi, dan Investasi Modal Manusia, serta perbandingan kebijakan pro-natalis di Korea Selatan, Jepang, Singapura, Tiongkok, Thailand, dan Prancis. Berdasarkan kriteria Bardach (technical feasibility, economic and financial possibility, political viability, administrative operability), artikel ini merekomendasikan redesain paradigma kebijakan pengendalian penduduk sebagai alternatif prioritas dengan skor USG tertinggi (30 dari 40), mencakup reorientasi indikator kinerja Program Bangga Kencana, penyusunan kajian proyeksi lintas kementerian/lembaga, serta integrasi indikator keseimbangan struktur penduduk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, sebagai fondasi bagi kebijakan afirmatif lanjutan berupa insentif pro-natalis dan penguatan jaminan sosial lansia.
Copyrights © 2026