KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI PERSYARATAN DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI

Hairunisyah, Adhe Mutiara
Nusanto, Ruis Rio
Naufal, Muhammad Alif

Tanjungpura Acta Borneo Journal
Vol. 4 No. 2 (2026): Volume 4, Issue 2, April 2026

This study aims to analyze the validity and conformity of the requirement for BPJS Kesehatan participation as a prerequisite in the process of land rights transfer due to sale and purchase, viewed from the perspective of legal principles and prevailing regulations. The background of this research is the issuance of Presidential Instruction No. 1 of 2022 on the Optimization of the National Health Insurance Program, which mandates that every party conducting a land rights transfer must have a BPJS Kesehatan membership card. This policy was implemented by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through Circular Letters No. HR.02/153-400/II/2022 and HR.02/164-400/II/2022, sparking legal controversy as it potentially contradicts Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. The research applies a normative juridical method with statutory, historical, and case approaches. The results indicate that requiring BPJS Kesehatan membership as an administrative condition for land transfer lacks a solid legal basis since it derives from policy rules (beleidregel) rather than formal legislation (regeling). Thus, this policy may create legal uncertainty and contradict the principles of legality and lex superior derogat legi inferiori. The study recommends a comprehensive review of the policy’s legal foundation to ensure legal certainty and fairness in Indonesia’s land administration system. Keywords: BPJS Kesehatan, Land Rights Transfer, Public Policy, Legal Certainty.and Purchase. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kesesuaian penetapan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan dalam proses peralihan hak atas tanah karena jual beli, ditinjau dari asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasari oleh terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang menginstruksikan agar setiap pihak yang akan melakukan peralihan hak atas tanah wajib memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut kemudian diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Surat Edaran Nomor HR.02/153-400/II/2022 dan HR.02/164-400/II/2022, yang menimbulkan polemik hukum karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat administratif peralihan hak atas tanah tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya bersumber dari peraturan kebijakan (beleidregel), bukan peraturan perundang-undangan (regeling). Oleh karena itu, penerapan kebijakan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas serta asas lex superior derogat legi inferiori. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang dasar hukum kebijakan tersebut untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam praktik pertanahan di Indonesia.