<![CDATA[Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) melalui perluasan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan. Seiring meningkatnya cakupan kepesertaan, tantangan implementasi JKN bergeser dari perluasan akses menuju penguatan tata kelola, keberlanjutan pembiayaan, dan efektivitas sistem pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi JKN di Kota Banjarbaru berdasarkan aspek kepesertaan, pelayanan, tata kelola, pembiayaan, koordinasi, dan inovasi daerah sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan perspektif policy analysis terhadap hasil Instrumen Penilaian Kinerja Implementasi JKN yang diperkaya melalui telaah regulasi serta kajian literatur nasional dan internasional. Analisis dilakukan menggunakan kerangka implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian serta konsep Sustainable Health Financing dan Universal Health Coverage dari World Health Organization (WHO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru telah mencapai cakupan kepesertaan JKN sebesar 100,51% dengan tingkat keaktifan peserta 86,25%, disertai kualitas pelayanan, pengelolaan data, dan koordinasi lintas sektor yang relatif baik. Namun demikian, masih ditemukan tantangan berupa meningkatnya tekanan pembiayaan pemerintah daerah, belum optimalnya interoperabilitas data, terbatasnya inovasi dalam mempertahankan keaktifan peserta, serta belum adanya kepastian pembiayaan untuk beberapa jenis pelayanan kesehatan di luar manfaat JKN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan UHC memerlukan transformasi tata kelola yang berorientasi pada penguatan pembiayaan kesehatan, integrasi sistem informasi, inovasi pelayanan, dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan perlindungan kesehatan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
