<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi komparatif kebijakan dividen korporasi terhadap potensi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pasca-implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan pembebasan pajak atas dividen reinvestasi (0%) dalam UU HPP memunculkan paradoks fiskal, yaitu tumpuan penerimaan negara kini bergeser pada PPh Badan yang sangat rentan terhadap praktik perencanaan pajak legal. Melalui pendekatan kualitatif komparatif atas data laporan keuangan periode 2021–2024, penelitian ini mengungkap divergensi dampak perpajakan antara PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Hasil penelusuran menunjukkan bahwa strategi High Dividend Payout pada UNVR menyumbang PPh Badan yang stabil karena minimnya eskalasi aset baru. Sebaliknya, GGRM yang menerapkan High Retention Rate secara agresif mentransformasi laba ditahan menjadi aset tetap untuk belanja modal. Ekspansi ini memunculkan beban penyusutan masif yang berfungsi sebagai tameng pajak (tax shield), sehingga secara efektif mereduksi setoran PPh Badan perusahaan secara signifikan dalam jangka pendek. Penelitian ini merekomendasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintegrasikan variabel rencana belanja modal dan akumulasi laba ditahan ke dalam model proyeksi penerimaan pajak, serta menyusun strategi ekstensifikasi guna mengamankan pajak dari efek pengganda (multiplier effect) ekspansi korporasi untuk menutupi potensi shortfall PPh Badan.]]>
Copyrights © 2026
