Abstract Border criminal governance presents a distinct legal challenge where state-centred enforcement operates alongside customary institutions possessing independent social and normative legitimacy. Although legal pluralism explains the coexistence and interaction of multiple legal orders, it provides limited guidance on how institutionally differentiated authorities should be coordinated within criminal governance while preserving jurisdictional clarity, constitutional accountability, and human-rights safeguards. This article addresses that limitation through comparative doctrinal analysis of Indonesia and Sierra Leone. It examines constitutional provisions, legislation, customary-governance arrangements, and relevant international legal instruments governing the relationship between formal criminal justice and customary authority. The principal comparative finding is that the two jurisdictions employ different constitutional and statutory pathways for recognising customary governance but produce a similar recognition-participation gap: customary institutions retain legal or social legitimacy while remaining weakly integrated into the operational structures of criminal enforcement. The study identifies this gap as a limitation of conventional legal-pluralist theory, which explains normative coexistence more effectively than the allocation and coordination of public institutional competence. Conceptually, the article develops Institutional Legal Pluralism, which shifts analysis from coexistence toward legally bounded institutional coordination, and operationalises it through a Three-Tier Integration Model comprising statutory criminal enforcement, institutionalised customary governance, and transnational cooperative governance. The article concludes that inclusive border criminal governance requires differentiated institutional competence, structured cooperation, and rights-based accountability rather than either legal centralisation or unrestricted jurisdictional pluralisation. Abstrak Tata kelola pidana perbatasan menghadirkan persoalan hukum yang khas ketika penegakan hukum yang berpusat pada negara beroperasi berdampingan dengan lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial dan normatif tersendiri. Meskipun pluralisme hukum menjelaskan koeksistensi dan interaksi berbagai tatanan hukum, teori tersebut masih memberikan panduan yang terbatas mengenai bagaimana kewenangan kelembagaan yang berbeda harus dikoordinasikan dalam tata kelola pidana dengan tetap menjaga kejelasan yurisdiksi, akuntabilitas konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini membahas keterbatasan tersebut melalui analisis doktrinal komparatif terhadap Indonesia dan Sierra Leone. Studi ini menganalisis ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, pengaturan tata kelola adat, dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan hubungan antara peradilan pidana formal dan kewenangan adat. Temuan komparatif utama menunjukkan bahwa kedua yurisdiksi menggunakan jalur konstitusional dan statutori yang berbeda dalam mengakui tata kelola adat, tetapi menghasilkan kesenjangan pengakuan-partisipasi yang serupa: lembaga adat tetap memiliki legitimasi hukum atau sosial, namun hanya terintegrasi secara terbatas ke dalam struktur operasional penegakan hukum pidana. Studi ini mengidentifikasi kesenjangan tersebut sebagai keterbatasan teori pluralisme hukum konvensional, yang lebih kuat dalam menjelaskan koeksistensi normatif daripada alokasi dan koordinasi kompetensi kelembagaan publik. Secara konseptual, artikel ini mengembangkan Pluralisme Hukum Institusional, yang menggeser fokus analisis dari koeksistensi menuju koordinasi kelembagaan yang dibatasi secara hukum, dan mengoperasionalkannya melalui Model Integrasi Tiga Tingkat yang mencakup penegakan hukum pidana negara, tata kelola adat yang terinstitusionalisasi, dan tata kelola kerja sama transnasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa tata kelola pidana perbatasan yang inklusif memerlukan diferensiasi kompetensi kelembagaan, kerja sama yang terstruktur, dan akuntabilitas berbasis hak, bukan sentralisasi hukum ataupun pluralisasi yurisdiksi yang tidak terbatas.
Copyrights © 2026