Perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru dalam praktik ketatanegaraan dan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional di Indonesia. Artikel ini membahas konsep konstitusionalisme digital sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai dasar konstitusi terhadap perubahan masyarakat di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka, yang berfokus pada analisis regulasi dan literatur hukum terkait transformasi konstitusional akibat kemajuan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital menuntut negara untuk memperluas peran dan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara di ruang digital, seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain lemahnya kepastian hukum dalam UU ITE, ketimpangan akses digital, serta belum adanya regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi seperti kecerdasan buatan dan pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif, pembaruan tafsir konstitusi yang sesuai dengan tantangan era digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar prinsip negara hukum dan keadilan konstitusional tetap terjaga di tengah revolusi teknologi informasi.
Copyrights © 2026