Industri kelapa sawit memiliki peran strategis terhadap perekonomian dan penerimaan negara Indonesia, Namun fragmentasi data antarlembaga menciptakan celah kebocoran melalui under-invoicing, misclassification, dan transfer pricing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas desain kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam merespons kelemahan tata kelola dan pengawasan penerimaan negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan berdasarkan data sekunder berupa regulasi, literatur, laporan, dan kajian kebijakan. Analisis juga dilengkapi dengan benchmark internasional untuk mengidentifikasi keterbatasan, risiko, dan best practices dalam tata kelola perdagangan komoditas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ekspor satu pintu berpotensi mengurangi asimetri informasi melalui integrasi data terkait DMO, transaksi ekspor, kepabeanan, dan perpajakan. Namun, kapasitas kebijakan tersebut dalam mendukung proses bisnis penerimaan negara bergantung pada interoperabilitas data, kejelasan pembagian kewenangan, dan penerapan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, desain kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan pengawasan penerimaan negara dan kelancaran aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, integrasi informasi dan mekanisme pengawasan berbasis risiko perlu diperkuat agar kebijakan ekspor satu pintu dapat memberikan nilai tambah bagi transparansi transaksi dan pencegahan potensi kebocoran penerimaan negara.
Copyrights © 2026