PSAP 17 mewajibkan pemerintah daerah menyajikan Properti Investasi sebagai kelompok aset tersendiri dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), tetapi bukti empiris tentang transisi ini pada pemerintah daerah masih terbatas. Penelitian ini menganalisis perubahan praktik pelaporan dan kualitas pengungkapan Properti Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah penerapan PSAP 17. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif berbasis analisis dokumen dan desain studi kasus tunggal sebelum-sesudah, penelitian ini menelaah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK untuk tahun anggaran 2021-2024 dengan matriks delapan dimensi pelaporan dan indeks pengungkapan 11 item berlandaskan teori institusional. Hasilnya, Properti Investasi disajikan sebagai pos tersendiri dengan model biaya sejak 2022 dan meningkat dari Rp1,53 triliun menjadi Rp5,75 triliun pada 2024. Indeks pengungkapan naik dari 0% (2021) menjadi 45,5% (2024), tetapi tetap di bawah 50% dan tanpa informasi nilai wajar, yang berkaitan dengan sifat kondisional ketentuan PSAP 17. Penelitian ini menemukan decoupling parsial sehingga ketentuan pengungkapan dan kedalaman informasi CaLK perlu diperkuat.
Copyrights © 2026