Penguatan Pelayanan Administrasi melalui Integrasi SOP dan Digitalisasi di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

Eljihad Akbari Syukriah Mathory (Administrasi Bisnis Sektor Publik, Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia)
Isra Wulandari (Administrasi Bisnis Sektor Publik, Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia)
Aldi Nur Aiman (Administrasi Bisnis Sektor Publik, Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia)
Adzhani Nur Sadrina Kamaruddin (Administrasi Bisnis Sektor Publik, Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia)
Dliya Ramadhani (Administrasi Bisnis Sektor Publik, Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia)
Rezki Ramadani (Administrasi Bisnis Sektor Publik, Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia)
Muh. Fery Salam (Administrasi Bisnis Sektor Publik, Administrasi Pembangunan Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia)

Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Vol 6 No 3 (2026): JIPPM - Oktober 2026

Pelayanan publik desa memerlukan prosedur kerja yang jelas sekaligus pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal. Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, menghadapi persoalan belum optimalnya penerapan SOP pelayanan administrasi dan masih manualnya pengajuan layanan serta absensi aparatur. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat pelayanan melalui pembaruan SOP yang telah tersedia dan digitalisasi sederhana menggunakan Google Form, Google Spreadsheet, dan QR Code. Pendekatan partisipatif dilakukan melalui observasi, identifikasi kebutuhan, wawancara, telaah dokumen, pembaruan SOP, perancangan sistem, implementasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menghasilkan dua SOP prioritas, yaitu SOP Surat Keterangan Tidak Mampu dan SOP Surat Keterangan Kematian, serta sistem digital untuk pengajuan administrasi dan absensi aparatur. Evaluasi awal menunjukkan seluruh indikator keterpakaian sistem tercapai: formulir dapat digunakan, data dapat dikelola, QR Code dapat diakses, dan absensi digital dapat digunakan aparatur. Hasil ini menunjukkan bahwa digitalisasi lebih berkelanjutan ketika dibangun di atas proses kerja yang terstandar dan kapasitas aparatur yang memadai.