Sengketa tanah di Indonesia masih menjadi persoalan hukum yang kompleks akibat konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, tetapi juga belum optimalnya penerapan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaiannya. Hukum agraria menempatkan fungsi sosial hak atas tanah sebagai dasar perlindungan hukum, sedangkan fiqih jinayah memandang penguasaan tanah tanpa hak (ghasab) sebagai perbuatan yang wajib dipulihkan demi menjaga harta (hifz al-mal). Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan konsep penyelesaian sengketa tanah menurut fiqih jinayah dan hukum agraria Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih jinayah lebih menekankan pemulihan hak berdasarkan keadilan substantif, sedangkan hukum agraria berorientasi pada pembuktian dan kepastian hukum secara administratif. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara keadilan yang diharapkan masyarakat dan efektivitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan prinsip keadilan dalam fiqih jinayah dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam hukum agraria nasional guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Land disputes in Indonesia remain a complex legal issue due to conflicting interests between the community, the government, and corporations. These issues are not only related to the certainty of land rights, but also to the suboptimal application of justice and legal benefits in their resolution. Agrarian law places the social function of land rights as the basis for legal protection, while Islamic jurisprudence (fiqh jinayah) views unlawful land ownership (ghasab) as an act that must be redressed in order to safeguard assets (hifz al-mal). This study aims to analyze the comparative concepts of land dispute resolution according to Islamic jurisprudence (fiqh jinayah) and Indonesian agrarian law, emphasizing the aspects of justice and legal benefits. The study uses a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches, with legal materials obtained from literature studies. The results show that Islamic jurisprudence places more emphasis on the restoration of rights based on substantive justice, while agrarian law is oriented towards proof and administrative legal certainty. This difference has the potential to create a gap between the justice expected by the community and the effectiveness of dispute resolution. Therefore, a dispute resolution approach is needed that integrates the principles of justice in jinayah fiqh with the benefits and legal certainty in national agrarian law in order to realize the benefit of society.
Copyrights © 2026