<![CDATA[Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antarnegara berdasarkan ketentuan hukum internasional. Metode yang diterapkan ialah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, serta putusan-putusan pengadilan internasional sebagai landasan analisis. Hasil kajian memperlihatkan bahwa ICJ merupakan lembaga peradilan utama di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diberi mandat untuk memeriksa dan memutus sengketa hukum antarnegara, sekaligus memberikan pendapat nasihat (advisory opinion) kepada organ-organ PBB yang berwenang. Pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah bergantung pada adanya persetujuan dari negara-negara yang bersengketa, baik melalui kesepakatan khusus (special agreement) maupun penerimaan yurisdiksi berdasarkan optional clause. Putusan yang dijatuhkan ICJ bersifat final dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, meskipun pelaksanaannya tidak didukung oleh kewenangan eksekusi secara langsung sehingga sangat bergantung pada kepatuhan serta itikad baik negara untuk menaati putusan tersebut. Dalam hal suatu negara mengabaikan kewajiban tersebut, Piagam PBB memberikan peluang kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan putusan Mahkamah. Oleh karena itu, efektivitas ICJ dalam menjaga perdamaian dan menegakkan ketertiban hukum internasional tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga oleh kesungguhan negara-negara dalam mematuhi putusannya serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan melalui sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.]]>
Copyrights © 2026
