<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, kekuatan, dan tantangan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan melalui pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan penelitian empiris terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma penegakan hukum nasional masih didominasi konsep retributif yang menempatkan negara sebagai pihak utama yang dirugikan, sementara korban berada pada posisi marginal dan tidak memperoleh jaminan pemulihan material maupun psikologis. Mekanisme penggabungan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP jarang digunakan dan tidak efektif memenuhi kebutuhan korban. Sebaliknya, restorative justice menghadirkan paradigma pemidanaan alternatif yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban melalui restitusi, pengakuan moral pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Instrumen nasional seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta pedoman Kepolisian menunjukkan kemajuan normatif dalam mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk ketiadaan dasar hukum dalam KUHP dan KUHAP, potensi ketimpangan relasi korban dan pelaku, keterbatasan kompetensi aparat, serta tidak adanya mekanisme pengawasan pasca-kesepakatan. Penelitian menyimpulkan bahwa restorative justice memiliki nilai strategis dalam memperkuat perlindungan korban kejahatan dan mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana konvensional. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan harmonisasi legislasi, penguatan kapasitas penegak hukum, dan pembangunan model peradilan pidana yang berpusat pada korban. Dengan demikian, keadilan restoratif berpotensi berkembang dari mekanisme alternatif menjadi fondasi utama pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
