<![CDATA[Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum larangan berbisnis bagi prajurit TNI serta mengevaluasi kepastian hukumnya dalam kerangka perlindungan hak ekonomi konstitusional sesuai instrumen HAM nasional maupun internasional, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berbisnis yang bersifat absolut tanpa adanya aturan pelaksana yang terperinci tidak memenuhi kriteria proporsionalitas pembatasan HAM (the least intrusive means). Ketidakpastian hukum ini secara konseptual mencederai pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi prajurit sebagai warga negara. Sehingga diperlukan formulasi peraturan pelaksana yang lebih komprehensif, terukur, dan berkeadilan, seperti yang diterapkan pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Regulasi tersebut harus mampu membedakan secara tegas antara kegiatan bisnis berskala besar yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan usaha mikro mandiri yang bertujuan menunjang kesejahteraan. Regulasi yang presisi akan menjamin kepastian hukum, menjaga muruah profesionalisme militer, sekaligus melindungi pemenuhan hak asasi manusia prajurit TNI.]]>
Copyrights © 2026
