<![CDATA[Sebambangan merupakan salah satu bentuk pranata perkawinan adat yang dikenal dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. Namun pada praktiknya, tradisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila didahului oleh pergaulan bebas, melibatkan anak di bawah umur, serta disertai persetubuhan sebelum perkawinan. Kondisi tersebut menimbulkan pertentangan antara hukum adat dengan hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip perlindungan anak dan kedudukan hukum adat Sebambangan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku secara teoretis dan dogmatis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan pidana dan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan literatur adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mengutamakan perlindungan anak di atas pertimbangan adat. Praktik Sebambangan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf untuk menghapus pidana apabila telah terpenuhi unsur pidana kejahatan terhadap anak, mengingat prinsip perlindungan anak bersifat mutlak dan tidak mengenal konsep persetujuan (consent) dari anak di bawah umur.]]>
Copyrights © 2026
