Konsepsi Laboratorium Forensik Militer Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Militer

Kms A Taufan Adesha Putra (Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM".)
Heru Cahyono (Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM".)
Agus Mulyana (Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM".)

JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum

Ketiadaan laboratorium forensik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia menyebabkan penyidik polisi militer bergantung pada fasilitas Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri, sehingga proses pembuktian perkara pidana baik umum maupun militer rentan terhadap keterlambatan, kebocoran informasi strategis, dan gangguan integritas rantai pengawalan barang bukti. Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan laboratorium forensik militer serta konsepsi legalitas dan kedudukan kelembagaannya dalam sistem peradilan militer Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis – normatif dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual, dan kasus, dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman dan Teori Positivisme Hukum Hans Kelsen. Hasil penelitian mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang belum mengatur laboratorium forensik militer secara internal, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AD/VII/2025. Penelitian ini menyimpulkan laboratorium forensik militer perlu dibentuk secara tersentralisasi di bawah Puspom TNI, serta merekomendasikan revisi regulasi disertai penerapan akreditasi ISO/IEC 17025 dan pengembangan tenaga ahli forensik bersertifikasi.