<![CDATA[Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai inovasi sistem pembayaran digital, salah satunya layanan PayLater yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Kehadiran PayLater memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum Islam terkait akad, bunga, dan denda keterlambatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum penggunaan PayLater dalam perspektif fiqh muamalah dan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum PayLater bergantung pada mekanisme akad yang digunakan. PayLater dapat diperbolehkan apabila menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Sebaliknya, sistem yang menerapkan bunga dan denda berbasis persentase termasuk praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Ditinjau dari maqashid syariah, PayLater memiliki nilai kemaslahatan dalam mempermudah transaksi, namun juga berpotensi menimbulkan mafsadah berupa perilaku konsumtif dan ketergantungan utang. Oleh karena itu, penggunaan PayLater harus dilakukan secara bijak sesuai prinsip syariah]]>
Copyrights © 2026
